 |
| Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPW BI) Lhokseumawe, Prabu Dewanto saat diwawancarai awak media usai kegiatan pertemuan dengan wartawan di salah satu kafe di Lhokseumawe, pada Jumat, 21 Februari 2025. Foto : Dedy |
Suaradiksi.com. Lhokseumawe - Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPW BI) Lhokseumawe, Prabu Dewanto, menegaskan komitmennya dalam mendukung penguatan ekonomi daerah. Hal ini disampaikannya dalam pertemuan dengan wartawan di salah satu kafe di Lhokseumawe, pada Jumat, 21 Februari 2025.
Prabu Dewanto menjelaskan bahwa Bank Indonesia terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui berbagai program strategis, di antaranya penguatan sektor UMKM, peningkatan literasi keuangan, dan digitalisasi transaksi di wilayah Lhokseumawe serta sekitarnya.
"Kami ingin memastikan bahwa ekonomi daerah dapat tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan. Fokus utama kami adalah mendukung UMKM agar lebih berdaya saing, terutama melalui akses pembiayaan dan pendampingan usaha," ungkap Prabu Dewanto.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya kolaborasi antara BI, pemerintah daerah, perbankan, dan pelaku usaha dalam mempercepat digitalisasi sistem pembayaran. Ia menilai penggunaan transaksi non-tunai yang semakin meningkat menjadi tren positif dalam ekosistem keuangan daerah.
"Kami melihat adopsi QRIS terus meningkat di berbagai sektor. Ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin terbiasa dengan sistem pembayaran digital, yang tentunya mendukung transparansi dan efisiensi ekonomi," tambahnya.
Dalam sesi diskusi dengan wartawan, Prabu Dewanto juga mengapresiasi peran media dalam menyebarluaskan informasi terkait kebijakan dan program BI. Ia berharap sinergi antara BI dan media dapat terus ditingkatkan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif di wilayah Lhokseumawe.
Sebagai penutup, ia menegaskan bahwa Bank Indonesia akan terus melakukan berbagai inisiatif untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang berorientasi pada penguatan sektor riil dan keuangan daerah.
