Suaradiksi.com. Aceh Utara – Warga di sekitar wilayah operasional PT Pema Global Energi (PGE) di Aceh Utara mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap kebijakan rekrutmen tenaga sopir di perusahaan tersebut.
Pasalnya, meskipun sebelumnya dijanjikan bahwa warga dari ring 1 akan diprioritaskan dalam penerimaan tenaga kerja, kenyataannya banyak pelamar dari ring 1 yang tidak diterima. Sebaliknya, yang diterima justru berasal dari luar wilayah tersebut.
Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa banyak terdapat lima warga di sekitar lokasi operasi PT PGE telah mengajukan lamaran sebagai sopir, namun tidak ada yang diterima. Bahkan yang diterima diduga tidak mahir mengendarai mobil.
“Kami merasa dibohongi. Sejak awal perusahaan menjanjikan prioritas bagi warga ring 1, tapi nyatanya yang diterima justru orang luar. PGE membuka lowongan kerja sebagai supir untuk dua orang. Total pelamar sebanyak 8 orang dan lima diantaranya warga ring 1 yakni warga Keude Aron, namun yang diterima warga Geudong dan Geureudong Pase,” ujarnya dengan nada kecewa.
Kekecewaan serupa juga disampaikan oleh tokoh masyarakat setempat. Menurutnya, janji pemberdayaan masyarakat lokal seharusnya menjadi komitmen nyata, bukan sekadar formalitas.
“Perusahaan beroperasi di tanah kami, seharusnya kami juga mendapatkan manfaat. Jangan hanya eksploitasi sumber daya tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat sekitar. Warga menduga dalam perekrutan pekerja tersebut ada permainan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab,” tegasnya.
PT PGE sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang eksplorasi dan produksi minyak serta gas bumi sebagai operator Wilayah Kerja B Aceh Utara.
Sebagai perusahaan nasional, PGE memiliki tanggung jawab sosial untuk memberdayakan masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya. Namun, dalam praktiknya, kebijakan rekrutmen perusahaan ini dinilai tidak berpihak kepada warga lokal.
Menanggapi keluhan ini, warga berencana melakukan audiensi dengan pihak perusahaan untuk meminta kejelasan terkait kebijakan rekrutmen tersebut. Jika tidak ada solusi yang adil, masyarakat mempertimbangkan untuk melakukan aksi protes agar suara mereka didengar oleh pihak perusahaan maupun pemerintah daerah.
Masyarakat berharap perusahaan segera mengambil langkah konkret untuk menepati janji dan memberikan kesempatan kerja bagi warga yang tinggal di sekitar wilayah operasionalnya.